Daftar Mitra Kerja Komisi DPR Periode 2024-2029

*Daftar Mitra Kerja Komisi DPR Periode 2024-2029* 

*KOMISI I*

*Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika*

1. Kementerian Luar Negeri

2. Kementerian Pertahanan

3. Kementerian Komunikasi dan Digital

4. Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU

5. Badan Intelijen Negara (BIN)

6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)

8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)

9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)

10. Dewan Pers

11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

12. Komisi Informasi Pusat (KIP)

13. Lembaga Sensor Film (LSF) 

*KOMISI II*

*Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur*

1. Kementerian Dalam Negeri

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)

10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

11. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

12. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 

*KOMISI III*

*Penegakan Hukum*

1. Kejaksaan Agung

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

8. Badan Narkotika Nasional (BNN) 

*KOMISI IV*

*Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan*

1. Kementerian Pertanian

2. Kementerian Kehutanan

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Badan Urusan Logistik (Bulog)

5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)

7. Badan Karantina Indonesia 

*KOMISI V*

*Infrastruktur dan Perhubungan*

1. Kementerian Pekerjaan Umum

2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

3. Kementerian Perhubungan

4. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

5. Kementerian Transmigrasi

6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) 

*KOMISI VI*

*Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, BUMN*

1. Kementerian Perdagangan

2. Kementerian BUMN

3. Kementerian Koperasi

4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

8. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) 

*KOMISI VII*

*Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi*

1. Kementerian Perindustrian

2. Kementerian Pariwisata

3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

4. Kementerian UMKM

5. Badan Standardisasi Nasional (BSN)

6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)

7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)

8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara 

*KOMISI VIII*

*Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak*

1. Kementerian Agama

2. Kementerian Sosial

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 

*KOMISI IX*

*Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial*

1. Kementerian Kesehatan

2. Kementerian Ketenagakerjaan

3. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/KBP2MI

5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

8. Badan Gizi Nasional 

*KOMISI X*

*Pendidikan, Olah Raga, Saint dan Teknologi*

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

3. Kementerian Kebudayaan

4. Kementerian Pemuda dan Olahraga

5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)

6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

7. Badan Pusat Statistik 

*KOMISI XI*

*Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan*

1. Kementerian Keuangan

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Bank Indonesia (BI)

4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

10. BUMN (PMN dan Privatisasi) 

*KOMISI XII*

*ESDM, Lingkugan Hidup dan Investasi*

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan

3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

6. Dewan Energi Nasional (DEN)

7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)

8. Badan Informasi Geospasial (BIG) 

*KOMISI XIII*

*Reformasi Regulasi dan HAM*

1. Kementerian Hukum

2. Kementerian HAM

3. Kementerian Sekretariat Negara

4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Komnas HAM

6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

9. Sekretariat Jenderal DPD RI

10. Sekretariat Jenderal MPR RI

11. Kantor Staf Presiden (KSP)

RI 1 dan RI 2

Selamat dilantik Jendral!

Semoga amanah yang diemban dapat membawa kesejahteraan untuk rakyat.

Semua Ada Akhirnya

https://www.tanjaknews.com/2024/10/semua-ada-akhirnya.html?m=1

Semua Ada Akhirnya

Oleh: Gamawan Fauzi

Saat ini ada 3 kelompok manusia di Indonesia yang berbeda menunggu tanggal 20 Oktober 2024 dalam hubungannya dengan hidup berbegara.

Kelompok pertama, adalah mereka yang tengah berduka, karena Presiden yang selama ini dipuja puji bak dewa akan menyudahi kedigdayaannya. Waktu bagi mereka terasa begitu cepat berlalu. Kalau bisa tambahlah 5 tahun lagi, atau setidak tidaknya berilah perpanjangan waktu seperti pertandingan sepak bola, disebabkan adanya free kick yang memakan waktu lama mengeksekusinya, dan free kick itu adalah covid 19 yang terjadi sekitar 2 tahun itu. Setidak tidak tambahlah kekuasaan presiden 2 tahun lagi. Kelompok ini pantas dikasihani karena sedang berduka berat .

Kelompok kedua, adalah mereka yang merasakan waktu berjalan begitu lambat, padahal tinggal hanya hitungan hari. Mereka seperti tak tahan menunggu saatnya tiba. Mereka sudah memiliki sejumlah agenda hebat untuk menyambut "raja baru" dengan sukacita. It's time for us. Kini hari kita, hari yang sudah lama dinanti nanti. Baju baru sudah dipesan jauh jauh hari, latihan senyum dan tawa sudah tinggal diledakkan di gelanggang yang ramai. Pokoknya tak ada hari yang sebaik tanggal 20 Oktober 2024.

Bersamaan dengan itu ada juga kelompok yang tak menunggu raja baru, tapi menunggu menyaksikan seperti apa "Raja Jawa" setelah turun dari singgasana? Seperti apa kesetiaan para kelompok yang selama ini memuja? Masihkah adakah gelak tawa yang membahana? Atau busung dada dan masih kah setia seperti sebelumnya?

Visualisasi sikap itu akan ditonton khalayak dalam layar lebar Indonesia atau ratusan ribu media sosial, baik mengenai kurenah-nya, yaitu kelakuannya dan ucapannya ataupun sikapnya.

Kalau sebelumnya ada pasukan berani mati yang membela, maka setelah setelah tahta bukan lagi miliknya, kesetian itu akan seperti apa wujudnya?

Semua itu memerlukan kesabaran untuk mencermatinya. Namun seperti kata pepatah, cewang di langik tandokan paneh, gabak di hulu tandokan hujan. Tanda tanda sudah terbaca dalam banyak peristiwa dalam pekan pekan terkhir inl.

Pada 1 Oktober lalu, pada acara pelantikan anggota DPR RI, saat pimpinan sidang sementara memberikan kata pengormatan untuk Presiden Jokowi, tak ada lagi tepuk tangan untuknya, seperti lazimnya selama ini.

Presiden terlihat murung bersandar di kursi, yang masih sebesar dulu. Matanya teduh dan rautnya dingin tanpa ekspresi, tak ada senyum bergantung di wajahnya. Ruangan pun hening seperti rumah tinggal. Sejujurnya saya sedih melihat momen itu.

Lalu saya berpikir, di mana anggota partai partai yang secara formal hingga saat ini masih bergabung mendukukung presiden? Seperti itu betulkah politik? Seperti itu betulkah mereka memandang matahari akan tenggelam? Seperti itu betulkah yang namanya kepentingan ? Padahal di antara anggota DPR itu terdapat sejumlah nama yang dulu pernah diberi jabatan oleh presiden, bahkan sebagian besar anggota anggota DPR itu bernaung di bawah partai yang mayoritas pendukung Presiden Jokowi.

Sebaliknya, tatkala nama Prabowo Subianto, Presiden terpilih disapa oleh ketua sementara DPR RI, tepuk tangan pun gemuruh bak menyambut pahlawan yang pulang dalam kemenangan.

Saya kira itu wajarlah, karena Prabowo adalah "matahari" yang sedang naik atau rising star. Tentu banyak yang kemudian berharap untuk masa lima tahun ke depan, bahkan partai partai yang kalah dalam kompetisi Pilpres pun tanpa malu sudah bergegas merapat. Masyarakat tentu tak tahu, apakah tepuk tangannya lebih keras atau bertepuk seadanya sambil malu-malu.

Pemandangan ini mengajarkan bangsa dan anak cucu kita, bahwa persahabatan politik bukanlah pertemanan yang setia, melainkan simpati yang dibungkus kepura-puraan. Saat berkuasa disanjung-sanjung dan dibela dengan segenap jiwa raga, tapi saat panggung kekuasaan mulai dilepas, tepuk tanganpun enggan diberikan.

Ketika sidang paripurna itu ditutup, presiden saya saksikan di layar kaca, berjalan sendiri dengan wajah muram, tak ada yang mendekat sekedar menunjukkan rasa hormatnya. Tapi di sekeliling presiden terpilih, ramai yang mendekati.

Ternyata memang tak ada teman yang abadi, kecuali kepentingan yang abadi. Adagiumpolitik seperti itu nyata dibuktikan dalam hari-hari terakhir tahta Presiden Jokowi. Kata-kata bijak menyebutkan, jatuh itu perlu, supaya kita tahu siapa yang bertepuk tangan dan siapa yang mengulurkan tangan, adalah hikmah yang yang amat berguna saat-saat seperti itu.

Pada bagian lain, panggung politik bangsa kita masih dihiasi ungkapan palsu, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang beradab, bangsa yang beretika, bangsa yang berbudi luhur, bangsa yang pandai menghargai orang lain, bangsa yang arif bijaksana. Pokoknya hebatlah.

Belajar dari drama politik 1 Oktober itu. Mungkin bisa menjadi pelajaran pula bagi kepala daerah yang akan mengakhiri tugasnya dan kepala daerah yang akan terpilih. Anda bukanlah di dunia persahabatan, anda di atas panggung politik. Bagi yang akan mengakhiri tugasnya, tak perlu perharap terima kasih ataupun penghargaan. Serahkanlah jabatan dengan ikhlas dan rasa syukur. Karena pernah memiliki kesempatan mulia untuk memimpin seuatu daerah, karena amat sedikit di antara masyarakat yang berkesempatan memilikinya.

Dan bagi pejabat baru yang kelak mungkin terpilih, maka sejak awal awal ini mungkin patut ditanamkan dalam hati dan pikiran, bahwa teman teman yang di sekeling Anda, belum tentu mereka adalah sahabat. Mereka ada yang teman ketawa dan kesetiannya adalah bersifat struktural.

Esok setelah Anda pergi, loyalitasnya beralih kepada pejabat pengganti anda. Mereka ini umumnya adalah aparatur sipil negara. Bagi mereka, siapapun kepala daerahnya, dia akan loyal. Kata orang Minang, siapa laki mande awak, dia adalah bapak awak.

Tapi ada juga ragam teman lain, yaitu mereka yang berteman karena punya kepentingan, ada udang di balik batu, dan amat sedikit di antaranya adalah sahabat, yaitu mereka yang akan selalu bersama anda dalam suka dan duka. Mereka tak berharap apa-apa, mereka menyukai secara ikhlas, karena ada rasa simpati dalam hati mereka. Karena itu, sejak awal awal ini, pahamilah bahwa dunia politik itu beda dengan kehidupan sehari hari.

Tapi sungguhpun begitu, sebagai bangsa bermartabat , bermoral dan berbudi pekerti, janganlah keterlaluan. Sepantasnya pula orang yang pernah berbuat baik kepada diri atau bangsa diberikan rasa simpati yang wajar. Seperti sewajarnya pula memberikan penghargaan dan rasa hormat kepada figur yang akan terang bintangnya.

Tuhan tak suka kepada orang yang berlebih- lebihan. Kata orang Minang, malabiahan rancak- rancak, mangurangi sio-sio.

Sikap seperti itu sejalan dengan hukum dunia, semua ada akhirnya. Seterang terangnya bintang, pada saatnya nanti akan redup juga. Karena tak ada satupun di dunia ini yang abadi. Bahkan Allah dalam kitab sucinya mengatakan bahwa hidup itu dipergilirkan.

Tulisan ini bukan soal pro dan kontra kepada Presiden Jokowi atau Prabowo sebagai Presiden terpilih 2024- 2029. Tapi tulisan soal moral, budi pekerti dan soal taratik, kata orang Minang.

Semua itu bukan untuk diperkatakan atau sekedar dipidatokan supaya terpandang hebat, tapi soal pengamalan, soal sesuatu yang seharusnya nyata dalam kehidupan berbangsa, soal adab sebagaimana dinukilkan dalam ideologi Pancasila. 

Jakarta 7 Oktober 2024

DR. Gamawan Fauzi, SH

Menteri Dalam Negeri periode 2009-2014

Gubernur Sumatera Barat periode 2005-2009

Bupati Solok periode 1995-2005

Komposisi Anggota Fraksi PKS DPR RI

Komposisi Anggota Fraksi PKS DPR RI 🇮🇩

■ 44 Anggota Laki-laki

■ 9 Anggota Perempuan

Sebaran Daerah Berdasar Provinsi

● Aceh: 2 Anggota

● Sumatera Utara: 2 Anggota

● Riau: 2 Anggota

● Sumatera Barat: 2 Anggota

● Sumatera Selatan: 2 Anggota 

● Lampung: 2 Anggota

● Banten: 2 Anggota

● Jakarta: 5 Anggota

● Jawa Barat: 12 Anggota

● Jawa Tengah: 7 Anggota

● Jawa Timur: 5 Anggota

● DIY: 1 Anggota

● NTB: 2 Anggota

● Kalimantan Barat: 1 Anggota

● Kalimantan Selatan: 1 Anggota

● Kalimantan Timur: 1 Anggota

● Sulawesi Selatan: 2 Anggota

● Maluku: 1 Anggota

● Maluku Utara: 1 Anggota

#PKS #fraksiPKS